Kurikulum 2013 dari Sisi Guru

Kurikulum 2013 dari Sisi Guru--
Guru Belum Siap Laksanakan Kurikulum 2013
JAKARTA, KOMPAS.com — Tidak mudah menyosialisasikan kurikulum baru jika akan diterapkan mulai Juni 2013. Selain materi Kurikulum 2013 sangat berbeda dengan kurikulum sebelumnya, waktu sosialisasi juga sangat singkat, hanya sekitar enam bulan untuk sekitar tiga juta guru dengan kemampuan yang sangat beragam.

Karena itu, penerapan Kurikulum 2013 sebaiknya ditunda hingga guru sebagai ujung tombak pelaksanaan kurikulum siap dan memahami isi kurikulum. Materi kurikulum pun perlu beberapa penyempurnaan.

Hal itu mengemuka dalam diskusi terbatas Kurikulum 2013 dan Tantangan Masa Depan Indonesia yang diselenggarakan harian Kompas, Senin (3/12), di Jakarta. Hadir sebagai pembicara Ketua Umum Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia S Hamid Hasan, Henny Supolo Sitepu dari Yayasan Cahaya Guru, Guru Besar Matematika Institut Teknologi Bandung Iwan Pranoto, serta Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim. Acara dimoderatori pelatih guru nasional Itje Chodihjah dan dihadiri sejumlah pelatih guru serta pimpinan sekolah dan yayasan.

Menurut Henny, kurikulum pendidikan sering berubah. Misalnya, kurikulum tahun 1984 yang memperkenalkan model Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), Kurikulum 2004 yang berbasis kompetensi, dan Kurikulum 2006 yang dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

”Namun, metode mengajar guru tidak berubah, yakni guru mengajar di depan kelas dengan proses satu arah tanpa ada diskusi karena sosialisasi dan pelatihan kepada guru diabaikan,” kata Henny.

Proses sosialisasi kepada guru, sambung Henny, tidak bisa hanya dengan cara pemaparan, tetapi harus sampai tahap praktik strategi pengembangan pembelajaran yang jelas.

”Kurikulum 2006 saja banyak guru dan pengawas yang belum memahami, sekarang sudah berubah kurikulum baru lagi,” kata Henny.

Kemampuan beragam

Hikmat Hardono, Direktur Eksekutif Indonesia Mengajar, mengatakan, dalam penerapan kurikulum baru, kualitas guru yang sangat beragam dan lokasinya tersebar hingga pelosok harus menjadi bahan pertimbangan.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saat ini sekitar 22,6 persen guru SD berpendidikan sarjana dan sekitar 24 persen guru SMP berpendidikan sarjana. Padahal, penerapan Kurikulum 2013 diprioritaskan di jenjang SD dan SMP.

Justru Guru Harus Menyesuaikan Diri
YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Dalam perubahan kurikulum yang tengah dilakukan saat ini, ada tiga elemen penting dalam pengembangannya, yaitu peserta didik, guru, dan buku pegangan untuk siswa dan guru. Namun, yang selalu difokuskan saat ini adalah masalah kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum baru ini.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, yang terpenting sebenarnya adalah kesiapan psikologis peserta didik dalam menjalankan kurikulum ini. Namun, kesiapan peserta didik tidak akan ada artinya jika guru yang mengaplikasikan kurikulum baru ini tidak paham dengan baik mengenai konsepnya.

"Seperti mobil saja, guru ini seperti sopir. Kalau tidak siap dan terlatih, ya nabrak, tetapi kalau terlatih, mau mobilnya seperti apa, jalannya pasti akan lancar dan sampai tujuan," kata Nuh saat Uji Publik Pengembangan Kurikulum 2013 di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Yogyakarta, Sabtu (1/12/2012).

Untuk itu, pihaknya akan menyiapkan pelatihan bagi para guru. Setelah itu, dokumen kurikulum yang sudah disempurnakan setelah uji publik ini juga akan disampaikan kepada para guru agar dapat memahami konsep dan tujuan dari revisi kurikulum ini secara baik dan benar.

Menanggapi usulan bahwa sebaiknya guru disiapkan terlebih dahulu baru dilakukan perubahan kurikulum, Nuh menjawab bahwa guru yang harus menyesuaikan pada kurikulum. Karena jika kurikulum yang menyesuaikan pada kesiapan guru, perubahan metode pembelajaran ini tidak dapat diperkirakan kapan dilakukan.

"Tidak bisa menunggu guru siap dulu baru diganti kurikulumnya. Mau tahun kapan dan menunggu berapa lama," ujar Nuh.

Penerapan kurikulum yang dijalankan secara bertahap pada 2013 nanti juga disebabkan alasan tenaga pendidik yang jumlahnya masih kurang. Selain itu, persiapan yang diselenggarakan juga tidak dapat menjangkau semua guru sehingga dipilih untuk melakukan pelaksanaan kurikulum ini secara bertahap.

"Ini pertimbangan juga kenapa tidak seluruh kelas dijalankan. Jadi, tahun depan kelas I, IV, VII, dan X. Tahun 2014, baru ditambah II, V, VIII, dan XI. Untuk 2015, baru keseluruhannya," tandasnya.

Guru yang Selalu 'Kesepian'
KOMPAS.com - Seolah dikejar ”target”, rancangan Kurikulum 2013 yang saat ini diujipublikkan sudah dinyatakan siap untuk diberlakukan Juni 2013.

Di tengah hiruk-pikuk perdebatan soal pengembangan Kurikulum 2013, para guru sedang meraba-raba bagaimana mereka mengimplementasikannya. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang penyusunannya diserahkan ke sekolah sejak 2006 belum sepenuhnya dipahami, kini guru dihadapkan lagi pada persoalan kurikulum baru.

”Kita tidak boleh berlambat-lambat. Kurikulum 2013 ini membawa perubahan besar untuk masa depan bangsa,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh.

Keyakinan yang dinyatakan petinggi Kemendikbud ini belum selaras dengan para guru dan pelatih guru. Bagaimana pendidik anak bangsa ini tidak gamang? Pemerintah baru saja ”menelanjangi” kompetensi guru bersertifikat yang seharusnya berkualitas baik, nyatanya tidaklah demikian.

Guru bersertifikat secara nasional memiliki kompetensi dengan nilai 44,5 dari skala 100. Guru bersertifikat profesional tak ada bedanya dengan guru lain, kompetensi profesional dan pedagogi dengan ukuran pemerintah sangat rendah. Apalagi, guru SD, kompetensinya paling rendah, bahkan kalah dari guru TK.

Padahal, perubahan yang sangat signifikan terjadi di jenjang SD dengan pembelajaran tematik integratif dan penambahan jam belajar enam jam per minggu. Namun, sebanyak 1,6 juta guru SD yang tersebar di kota besar hingga daerah terdepan, terluar, dan tertinggal ini kesenjangannya luar biasa, mulai dari jenjang pendidikan, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, hingga penguasaan materi dan metodologi pembelajaran.

Henny Supolo Sitepu dari Yayasan Cahaya Guru mengatakan, dalam pelatihan pengelolaan kelas pada 4.500 guru, jarang tertangkap pemahaman kurikulum. Sebagian besar guru tidak pernah mengikuti pembahasan dan penguatan reflektif mengenai pemahaman kurikulum.

”Guru selalu ’kesepian’ dalam menjalankan tugasnya. Mereka tidak paham bagaimana melaksanakan. Namun, tidak pernah ada yang menanyakan apakah yang dilakukannya cocok dengan yang dihadapinya sehari-hari,” kata Henny.

Dalam pandangan Henny, temuannya ini sejalan dengan yang ditemukan pemerintah bahwa guru-guru Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Namun, kondisi ini lebih karena guru tak pernah dilatih serta disiapkan secara serius dan berkesinambungan, pun ketika kebijakan sertifikasi guru diberlakukan.

Henny menyebut persoalan yang ditemukan pemerintah saat ini secara bertahap sudah mulai diatasi dengan perubahan Kurikulum 1984 atau Cara Belajar Siswa Aktif lalu Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004 hingga KTSP. Namun, kurikulum ini tak pernah tuntas atau sukses.

”Jadi, bukan soal perubahan kurikulum. Namun, persoalan yang sudah teridentifikasi ini, apa yang akan dilakukan pemerintah, utamanya menyangkut guru, kepala sekolah, pengawas, hingga dinas pendidikan,” ujar Henny.

Itje Chodijah, pelatih guru, menegaskan, pelatihan kurikulum yang dilaksanakan selama ini sekadar formalitas. ”Cuma diceramahi. Ya, sudah begitulah model pelatihan kurikulum yang berjalan selama ini. Tak heran, sekolah kebingungan saat diterapkan KTSP. Yang ada, ya copy-paste dari buku penerbit,” kata Itje.

Menurut Itje, para guru yang minim dengan keterampilan dan kompetensi untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) hingga membawanya ke dalam pembelajaran di hadapan siswa mudah dipengaruhi penerbit buku teks ataupun lembar kerja siswa. ”Guru jadi sangat bergantung pada buku teks. Tidak boleh siswa keluar dari buku teks. Iya, kalau penerbitnya benar menyiapkan buku teks. Terus terang saja kita tahu bagaimana kualitas buku teks yang ada,” kata Itje.

”Dikarbit”

Guru diakui sebagai ujung tombak dari implementasi Kurikulum 2013 yang diklaim pemerintah lebih dahsyat daripada kurikulum-kurikulum yang pernah ada menuntut guru-guru yang mumpuni. Namun, guru yang rendah kompetensinya secara nasional ini ”dikarbit” dalam beberapa bulan saja untuk dapat mengubah pembelajaran secara radikal.

Padahal, dalam penyusunan RPP tidak bisa asal-asalan, tidak lagi hanya sekadar memenuhi syarat administratif jika pengawas sekolah datang. Namun, RPP harus disiapkan sedemikian rupa dengan kreativitas tinggi, tidak hanya untuk membuat belajar jadi menyenangkan, tetapi juga membuat siswa mampu berpikir tingkat tinggi.

Guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar. Guru harus mampu mengintegrasikan satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain untuk mencapai kompetensi yang mampu menghasilkan insan Indonesia yang produktif, inovatif, kreatif, dan afektif.

Guru konvensional yang cuma mengenal metode ceramah di dalam kelas atau sekadar mengandalkan buku teks atau yang hanya menilai siswa berdasarkan hasil ujian tertulis dengan pilihan berganda bakal menggagalkan impian besar negeri ini memiliki generasi abad XXI yang cerdas dan beradab. Sayangnya, guru-guru dengan tipikal seperti inilah yang berada di garis terdepan di ruang-ruang kelas.

Apakah sepenuhnya salah guru karena tidak mampu meningkatkan kompetensi dirinya sendiri? Dalam sejarah Indonesia sejak 1945, negeri ini sudah menerapkan 10 kali pergantian kurikulum. Nyatanya, pendidikan Indonesia tak kunjung berubah banyak. Mutu siswa dikeluhkan, tidak cerdas dan juga tidak berakhlak mulia. Peningkatan kompetensi guru pun tak beranjak signifikan.

Said Hamid Hasan, Ketua Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia yang juga anggota tim inti Kurikulum 2013, mengatakan, Kurikulum 2013 sudah dikaji Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud sejak 2010, lalu dituntaskan 2012. Namun, sosok guru yang sangat kritikal dalam kesuksesan penerapan kurikulum tampaknya tidak disiapkan dengan baik.

”Pelatihan guru dan penyiapan buku sangat singkat. Seharusnya guru memprotes ini,” ujar Hamid.

Shally Pristine, pengajar muda dari Indonesia Mengajar, begitu sedih membayangkan guru-guru yang dipaksa dalam waktu singkat memahami perubahan kurikulum dan mengimplementasikannya. ”Di SD tempat saya bertugas, kepala sekolah dan guru baru saja paham kala KTSP itu bisa dibuat oleh sekolah. Selama ini mereka memakai persis seperti yang dibuat penerbit buku,” kata Shally, yang bertugas di salah satu daerah terpencil di Nusa Tenggara Barat.

Tawaran pendidikan dan pelatihan begitu jauh dari mimpi para guru. Kondisi ini tidak hanya dihadapi guru yang jauh dari Ibu Kota.

Owi Madrowi, Kepala SDN 1 Rangkasbitung Timur, Kabupaten Lebak, Banten, mengakui minimnya pelatihan untuk guru. Para guru mengandalkan kepala sekolah untuk mengetahui informasi dan penerapan perubahan kurikulum.

Dengan tantangan geografis Indonesia, tentu menyiapkan guru dalam waktu singkat tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mengharapkan kepala sekolah dan pengawas untuk benar-benar bisa membantu guru rasanya mustahil. Padahal, mereka juga bertugas mengawasi guru.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Kemendikbud, kompetensi kepala sekolah di 31 provinsi rendah pada kompetensi sosial dan pengawasan. Dalam penelitian kompetensi kepala sekolah ditetapkan batas minimal kelulusan 76. Kenyataannya, nilai 85 hanya pada dimensi kompetensi kepribadian. Adapun kompetensi manajerial dan wirausaha rata-rata 74, supervisi 72, dan sosial 63.

Dengan beragam kondisi riil yang teridentifikasi pada diri guru, kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan di seluruh pelosok negeri, mampukah pemerintah ”mengkarbit” mereka yang berada di garis terdepan kesuksesan kurikulum? Semoga Kurikulum 2013 tidak lagi sebagai kelinci percobaan yang mengorbankan guru dan siswa.
Suka artikel ini?